Otonomi Khusus Papua – Dinamika Formulasi Kebijakan yang Semu

Description

Penolakan itu diikuti dengan tidak melibatkan diri dan tidak melibatkan aktor informal Papua dalam proses formulasinya, sehingga peran pemerintah dan aktor formal lebih dominan selama formulasi kebijakan otonomi khusus tersebut. Implikasinya adalah aspirasi disintegrasi masih terus mengemuka hingga 15 tahun pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Buku ini secara jeli menggali dan mengkaji mengapa hal tersebut terjadi dalam perspektif konsep peran aktor dalam formulasi kebijakan publik, baik yang terjadi sebelum kebijakan otonomi khusus, selama proses formulasi dan penetapan kebijakan, serta kemajuan yang dicapai dan permasalahan yang masih terjadi selama implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Jalan alternatif yang bisa ditempuh adalah perbaikan model dan tahapan formulasi kebijakan tersebut, yang dapat diawali dengan rekonsiliasi dan dialog antara para aktor sebagai langkah awal memulai tahapan formulasi dan adopsi kebijakan serta penetapan kebijakan dalam rangka rekonstruksi kebijakan otonomi khusus Papua.